Jakarta, 29 Agustus 2025. MDTNI Journalist – Di tengah meningkatnya tensi antara aparat dan masyarakat, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Miftachul Akhyar, menyampaikan seruan moral agar seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan menghindari tindakan anarkis. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kericuhan yang terjadi pada Kamis (28/8/2025) dan menimpa seorang pengemudi ojek daring.
“Perbuatan salah harus tetap salah. Oknum-oknum yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas KH. Miftachul Akhyar. PBNU menegaskan, segala bentuk tindakan sewenang-wenang tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak secara hukum.
Sementara itu, dari kalangan mahasiswa, Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU), Achmad Baha’ur Rifqi, menyuarakan sikap kritis atas dinamika sosial dan politik yang tengah berlangsung. Rifqi menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa dan masyarakat bukan sekadar retorika, melainkan bentuk kegelisahan nyata atas kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
“Ini adalah kegelisahan kami sebagai masyarakat. Kami meminta DPR yang terhormat untuk mengabulkan aspirasi rakyat dan mengkaji kembali masalah kenaikan tunjangan DPR secara transparan,” ujarnya.
Menurut Rifqi, penyampaian aspirasi adalah bagian dari amar ma’ruf nahi munkar. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian itu dilakukan secara bijak dan tidak menimbulkan kerusakan. “Jika aspirasi diwujudkan dengan membuat kegaduhan atau merusak fasilitas umum, maka justru mendatangkan mudarat bagi orang banyak,” tambahnya.
Lebih lanjut, BEM PTNU bersama elemen masyarakat menekankan pentingnya menjaga kondusivitas serta menghindari provokasi yang dapat memecah belah bangsa. Rifqi mengajak massa aksi agar tetap fokus pada substansi perjuangan, bukan terjebak dalam adu domba antara rakyat dan aparat.
“Jangan biarkan bangsa ini terpecah karena provokasi. Mari jaga Indonesia agar tetap damai. Kritik kita harus diarahkan pada transparansi anggaran DPR, bukan memperuncing konflik horizontal. Ingat, DPR adalah wakil rakyat, bukan wakil partai,” pungkasnya.
